WASHINGTON - Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis dokumen rahasia militer AS terkait penanganan terorisme yang dibuat pada masa pemerintahan George W Bush.
Diberitakan Associated Press, Selasa (3/3/2009), dokumen yang dibuat satu bulan setelah tragedi 11 September itu di antaranya berisi, kewenangan militer untuk melakukan penangkapan pelaku teror di wilayah AS tanpa harus menunjukkan surat tuntutan atau kekuatan legal hukum lainnya.
Dokumen itu juga menyatakan, perlindungan konstitusional dari presiden dan otoritas militer tinggi AS bagi pihak yang melakukan penangkapan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku itu.
Depkeh AS sendiri menolak memberikan isi terperinci dari dokumen itu. Dokumen itu merupakan satu dari sembilan yang dirilis Senin (2/3/2009) oleh pemerintahan Barack Obama.
Catatan lain menyebutkan, dua pekan setelah tragedi 11/9, pemerintahan Bush memikirkan rencana penyadapan telepon warganya tanpa harus menunjukkan izin legal.
Pembuat catatan dokumen, John Yoo menolak berkomentar terkait isi dokumen kontroversial itu.
Yoo menulis, presiden dapat melakukan apa pun kepada tersangka teroris di AS, seperti militer asing yang mencoba menginvasi AS. Dia mengatakan, negara tidak memerlukan jaminan untuk melindungi bangunan dari aksi serangan teroris yang akan meledakkan bom.
Yoo juga menyatakan, pemerintah juga berhak membatasi pemberitaan media dan ceramah-ceramah, tanpa harus menyebut alasannya.
(ton)
http://international.okezone.com
Dokumen itu juga menyatakan, perlindungan konstitusional dari presiden dan otoritas militer tinggi AS bagi pihak yang melakukan penangkapan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku itu.
Depkeh AS sendiri menolak memberikan isi terperinci dari dokumen itu. Dokumen itu merupakan satu dari sembilan yang dirilis Senin (2/3/2009) oleh pemerintahan Barack Obama.
Catatan lain menyebutkan, dua pekan setelah tragedi 11/9, pemerintahan Bush memikirkan rencana penyadapan telepon warganya tanpa harus menunjukkan izin legal.
Pembuat catatan dokumen, John Yoo menolak berkomentar terkait isi dokumen kontroversial itu.
Yoo menulis, presiden dapat melakukan apa pun kepada tersangka teroris di AS, seperti militer asing yang mencoba menginvasi AS. Dia mengatakan, negara tidak memerlukan jaminan untuk melindungi bangunan dari aksi serangan teroris yang akan meledakkan bom.
Yoo juga menyatakan, pemerintah juga berhak membatasi pemberitaan media dan ceramah-ceramah, tanpa harus menyebut alasannya.
(ton)
http://international.okezone.com
Posts
0 comments:
Post a Comment