11.822 Pemilih di Demak Bermasalah

DEMAK - Menjelang penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres oleh KPU 28 Mei, Panwaslu Kabupaten Demak menemukan 11.822 pemilih bermasalah. Jumlah terbesar adalah pemilih cukup umur yang belum terdaftar yakni 6.037 orang, disusul pada posisi berikutnya adalah warga yang telah pindah domisili (1.754).

Ketua Panwaslu Kabupaten Demak Achmad Zaid SH MH mengungkapkan, belasan ribu pemilih bermasalah tersebut dirangkum berdasarkan hasil investigasi pengawas pemilu lapangan (PPL) di 249 desa/kelurahan.

Meski dibandingkan DPT bermasalah pada Pemilu Legislatif (pileg) 9 April lalu ada perbaikan dan beberapa klasifikasi, masih banyak hasil kinerja KPU Demak yang disebutkan perlu segera dikoreksi.

Menurut Zaid, telah terjadi miskomunikasi antara KPU dengan PPK dan PPS yang di lapangan mengenai konsep pendaftaran pemilih yang berbasis pada domisili. "Buktinya jika pada DPT Pileg jumlah pemilih terdaftar yang telah pindah domisili sebanyak 1.826, pada DPS Pilpres untuk klasifikasi yang sama jumlahnya masih ditemukan sebanyak 1.754," ujarnya, kemarin.

Sesuai UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres pasal 207, lanjut Zaid, KPU wajib menindaklanjuti temuantemuan terkait daftar pemilih bermasalah. Jika tidak ingin terancam hukuman pidana kurungan tiga bulan atau denda minimal Rp 3 juta dan maksimal Rp 36 juta.

Meragukan
Ketua KPUD Demak Machmud Suwandi SAg menyatakan, temuan Panwaslu mengenai ribuan pemilih bermasalah pada DPS Pilpres perlu dilengkapi dengan identitas serta alamat pemilih agar dapat dipertanggungjawabkan.

KPU tidak menyangkal, DPS yang telah diumumkan 11 hingga 17 Mei lalu itu masih banyak yang perlu direvisi. "Untuk meminimalisasi kesalahan data, KPU juga telah menugaskan tenaga profesional pemutakhiran data yang dilengkapi dengan teknologi computerize. Sehingga jika ada informasi dari siapa pun asalkan lengkap identitas dapat segera diverifikasi," kata Machmud.

www.wawasandigital.com